Berita

Program Listrik Gratis jadi Persoalan dan Saling Klaim

28
×

Program Listrik Gratis jadi Persoalan dan Saling Klaim

Sebarkan artikel ini

Teropongkita.com,Bojonegoro,-
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kembali merencanakan pemberian sambungan listrik gratis bagi keluarga tidak mampu pada 2024.

ada beberapa desa yang warganya mendapatkan bantuan listrik gratis dari pemkab bojonegoro ternyata juga mendapatkan listrik gratis dari kementerian ESDM

seperti halnya di Desa Sidorejo kecamatan Padangan terdapat 11 warga yang mendapatkan listrik gratis dari pemkab bojonegoro, ternya ada 3 warga menerima bantuan listrik gratis ganda yakni dari pemkab bojonegoro dan kementrian ESDM

Kepada Desa Sidorejo Kecamatan Padangan saat ditemui dikediamanya 17/9/2024 siang mengatakan ,

“Ya mas ada 3 warga yakni Arlita Rt 15 , Munajat dan Aris RT 14 mendapatkan bantuan listrik gratis dari Kementerian ESDM dan Pemkab Bojonegoro” Ungakap kades sidorejo.

Carut marut nya penerima bantuan listrik gratis dari PUPR dan ESDM disinyalir karena ketidaksingkronnya data kedua belah pihak

Dalam hal ini pihak rekanan dari PUPR sudah memasang instalasi terlebih dahulu karena sudah mendapatkan SPK dari PUPR dan juga sudah sesuai prosedur yaitu NIDI dan SLO. Ketika semua instalasi sudah terpasang tiba tiba ada rekanan dari ESDM yg juga mau memasang instalasi atas ketiga nama penerima bantuan listrik diatas.

Secara sepihak dan tanpa koordinasi rekanan dari ESDM melakukan penggantian terhadap stop kontak di instalasi yang sudah terpasang dan meng claim bahwa itu adalah pekerjaanya. Pihak rekanan dari PUPR merasa dirugikan atas tindakan sepihak dari rekanan ESDM tersebut karena bisa mempengaruhi pada saat pencairan dana.

“saya merasa dirugikan mas atas perbuatan rekanan ESDM yg sepihak mengganti instalasi yang saya pasang tanpa koordinasi lebih dahulu” kata rekanan PUPR

Ketika awak media mencoba mengkonfirmasi masalah ini ke pihak rekanan ESDM masih memilih bungkam.

Pemerintah sudah berusaha mensejahterakan rakyatnya dalam berbagai bidang namun hendaknya dalam pendataan atau administrasi bisa lebih terkoordinir. Jangan sampai malah merugikan keuangan negara karena ada dobel anggaran baik disengaja atau tidak disengaja.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *